Reses di Mojopurno, Ketua Fraksi PKS Kawal Usulan Pembangunan Pasar Desa

Komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Madiun dalam memperjuangkan aspirasi rakyat kembali ditegaskan melalui kegiatan reses Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Madiun, Sri Pudji Hardijaningsih, di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Selasa (13/1/2026) malam. Dalam kegiatan tersebut, usulan pembangunan Pasar Desa Mojopurno menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga.

Warga menilai keberadaan pasar desa sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian lokal yang selama ini belum tergarap secara optimal. Potensi hasil pertanian dan usaha mikro di Desa Mojopurno dinilai cukup besar, namun belum memiliki wadah transaksi yang terpusat dan berkelanjutan.

Dalam forum reses, salah seorang warga menyampaikan bahwa pembangunan pasar desa akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memasarkan hasil panen dan produk usaha secara langsung. Dengan demikian, perputaran ekonomi dapat tumbuh dari desa dan dinikmati oleh warga setempat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sri Pudji Hardijaningsih menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Kabupaten Madiun akan mengawal usulan pembangunan Pasar Desa Mojopurno agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan tidak berhenti sebagai wacana. Menurutnya, pasar desa bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“PKS hadir untuk memastikan aspirasi warga benar-benar diperjuangkan. Potensi Desa Mojopurno besar dan perlu didukung dengan kebijakan yang tepat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sri Pudji.

Lebih lanjut, Sri Pudji menjelaskan bahwa kegiatan reses di Mojopurno juga menjadi ruang penyerapan aspirasi dari desa-desa lain di daerah pemilihan (dapil) 2 yang meliputi Kecamatan Wungu, Gemarang, dan Kare. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perjuangan Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Madiun.

Selain pembangunan infrastruktur desa, Sri Pudji juga memberikan arahan kepada anggota Fraksi PKS pentingnya perhatian terhadap sektor ketahanan pangan dan pertanian. Ia menilai sektor tersebut merupakan penopang utama ekonomi desa serta sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat rantai pangan berbasis lokal.

PKS Kabupaten Madiun melalui Fraksi PKS DPRD menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi secara langsung, serta mengawal setiap usulan agar dapat diwujudkan dalam agenda pembangunan daerah. Bagi PKS, suara rakyat adalah amanah yang harus diperjuangkan hingga menghasilkan pembangunan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.