PKS Hadiri Advokasi Politik Perempuan, Dorong Kepemimpinan yang Inklusif dan Humanis

 

DPD PKS Kab Madiun turut menghadiri kegiatan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini menjadi ruang penguatan peran perempuan dalam pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik di Kabupaten Madiun sebagai bentuk sinergi bersama dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan politik.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Madiun, Drs. Hendro Suwondo, M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan partisipatif bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menguatkan pondasi keluarga di tengah berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti perkawinan usia anak, pemenuhan hak-hak anak, hingga kasus perdagangan orang.

Materi dalam kegiatan tersebut menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan di ruang publik dan politik, tidak hanya sebagai pelengkap representasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pengambilan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam pemaparan disebutkan bahwa representasi perempuan memiliki makna strategis, baik secara deskriptif maupun substantif, karena perempuan membawa perspektif khas dalam kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan keluarga.

Kegiatan advokasi juga menghadirkan berbagai contoh kepemimpinan perempuan dunia, seperti Jacinda Ardern, Angela Merkel, dan Tsai Ing-wen, yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan berbasis empati, rasionalitas, komunikasi transparan, dan kebijakan yang terukur saat menghadapi krisis pandemi.

Selain membahas peluang perempuan di dunia politik, materi juga menyinggung berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, mulai dari budaya patriarki, beban ganda domestik dan publik, keterbatasan akses pendanaan politik, hingga kekerasan verbal maupun digital terhadap perempuan di ruang publik.

PKS memandang kegiatan ini sebagai langkah positif untuk mendorong semakin luasnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi. Kehadiran perempuan dalam politik diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih humanis, kolaboratif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang percaya diri mengambil peran di ruang publik dan politik, serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih inklusif dan berkeadilan.