Konflik Tanah : Konflik Ideologi Petani vs Penguasa

Keadaan tidak bertanah adalah faktor kunci dalam konflik yang berbasiskan kaum tani (Prosterman, 1976). DalDalam sebuah masyarakat agraris, secara riil tanah menjadi faktor utama bagi rakyatnya (khususnya petani) untuk hidup. Dengan kata lain, tanah merupakan faktor produksi yang sangat vital bagi bergulirnya roda kehidupan sosial ekonomi para petani tersebut.

Petani mempertahankan tanahnya itu bukan semata karena tuntutan perut belaka, tetapi merupakan rangkuman nilai - nilai ideologis yang membentuknya , bahwa jalan hidup sebagai sesuatu yang mulia (penelitian PSDAL - LP3ES, 1999). Tanpa tanah, seorang petani merasa bukan menjadi 'manusia' lagi, tanah sebagai warisan leluhur (bernilai sakral) dan tanah secara utuh gambaran utuh eksistensi diri si petani sendiri.

Kebutuhan akan lahan yang besar untuk pengembangan industri mulai mengoyak eksistensi lahan mereka. Hal itu tentu mempunyai implikasi psiko-sosial yang sangat signifikan bagi diri petani. Hingga pada gilirannya, proses perluasan tanah untuk industri atau yang lainnya menghadapkan vis a vis antara petani dengan pemerintah yang didukung birokrasi dan tentara.

Seperti apa yang diungkapkan oleh Dianto Bachriadi, di masa Orde Baru banyak terjadi konflik pertanahan antara petani dengan negara, atau antara petani dengan pemilik modal, ada juga antara petani dengan pemilik modal yang beraliansi dengan negara. Beberapa peristiwa yang sempat mewarnai sejarah konflik pertanahan diantaranya terjadi di Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah dimana rumah dan tanah penduduk digenangi air waduk agar menyerahkan tanah yang diperlukan buat kelancaran pembangunan waduk.

Di Nipah, Sampang, Madura, penduduk yang mempertahankan tanahnya yang akan digunakan untuk pembangunan banyak yang ditangkap tanpa alasan, diculik bahkan ditembak. Selain intimidasi dan teror, petani yang mempertahankan tanahnya ditorehkan stigma sebagai eks-tapol.