Pandangan Akhir Fraksi PKS di DPR Terkait Harga BBM

pksmadiun.or.id - Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republika Indonesia (DPR RI) hari ini (Senin, 17/6) menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Sejumlah poin utama yang menjadi perdebatan dalam sidang paripurna tersebut. Salah satunya mengenai usulan anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk  kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin.

Sidang paripurna yang mulai digelar sejak pukul 10.00 WIB itu diyakini akan berakhir dengan pemungutan suara (voting). Saat ini terdapat 9 fraksi dengan suara mayoritas di DPR. Sembilan fraksi tersebut adalah Partai Demokrat (148 anggota), Partai Golkar (106 anggota), PDI-Perjuangan (94 anggota), Partai Keadilan Sejahtera (57 anggota), Partai Amanat Nasional (46 anggota), Partai Persatuan Pembangunan (38 anggota), Partai Kebangkitan Bangsa (28 anggota), Partai Gerindra (26 kursi), dan Partai Hanura (17 anggota).

Berikut pandangan akhir yang disampaikan masing-masing fraksi dalam sidang paripurna DPR RI:

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Jubir Abdul HakimPertama:
"F-PKS telah sampaikan usulan alternatif postur APBNP 2013 dalam pembahasan tingkat I tanpa kenaikan harga BBM. Postur itu tetap sehat dan baik dengan pertumbuhan ekonomi (6,5 persen), inflasi (6,0 persen), tingkat suku bunga SBN (5 persen), ICP (105 dolar AS per barel), dan lain-lain. Kedua, FPKS secara umum telah ajukan bahwa postur itu sehat dan baik tanpa

harus menaikkan harga BBM. dalam rangka advokasi suara mayoritas rakyat Indonesia yg tolak kenaikan harga BBM. Rencana kenaikan BBM tak cepat karena instrumen2 pengendalian BBM dan tata kelola energi nasional (diversifikasi) dan transporasi masal yg terjangkau rakyat. Keempat rencana kenaikan BBM bebani rakyat hadapi ramadhan, lebaran, tahun ajaran baru. Kenaikan BBM tambah masyarakat miskin. Atas dasar empat alasan tersebut dengan ucapkan bismillah FPKS belum menyutujui RUU APBNP 2013 menjadi UU APBNP 2013."

*republika